RESUME
PBD, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAAN STRUKTUR EKONOMI
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia
Dosen: Ali
Akbar Gayo, SE. MM
Oleh :
ü
Aliftia Zhara ()
ü
Dian Sari Pramono ()
ü
Intan Apriani ()
ü
Johanes Christofer (25214680)
ü
Nilam Purnama Sari()
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA
TAHUN 2014/2015
5.1 Produk Domestik Bruto.
Antara tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan
persentase rata-rata per tahunnya tujuh persen. Dengan pencapaian ini Indonesia
tidak lagi berada di tingkatan “negara-negara berpendapatan rendah” melainkan
masuk ke tingkatan “negara-negara berpendapatan menengah”. Meskipun
demikian, Krisis Keuangan Asia yang terjadi di akhir tahun 1990an telah
memberikan efek negatif bagi perekenomian nasional, akibatnya produk domestik
bruto (PDB) Indonesia turun 13.6 persen di tahun 1998 dan naik sedikit di tahun
1999 sebanyak 0.3 persen. Antara tahun 2000 sampai 2004 perekenomian mulai
memulih dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebanyak 4.6 persen per tahun. Setelah
itu PDB Indonesia meningkat dengan nilai rata- rata per tahun sekitar enam
persen, kecuali tahun 2009 dan 2013, ketika gejolak krisis keuangan global dan
ketidakpastian terjadi. Meski masih cukup mengagumkan, PDB Indonesia turun ke
nilai 4.6 persen dan 5.8 persen pada kedua tahun tersebut.
Rata-rata
Pertumbuhan PDB (%) |
|
1998 – 1999
|
- 6.65
|
2000 – 2004
|
4.60
|
2005 – 2009
|
5.64
|
2010 – 2013
|
6.15
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
PDB
(dalam milyar USD) |
285.9
|
364.6
|
432.1
|
510.2
|
539.4
|
706.6
|
846.8
|
878.0
|
PDB
(perubahan % tahunan) |
5.5
|
6.3
|
6.1
|
4.6
|
6.1
|
6.5
|
6.2
|
5.8
|
PDB per Kapita
(dalam USD) |
1,643
|
1,923
|
2,244
|
2,345
|
2,984
|
3,467
|
3,546
|
3,468
|
Sumber: Bank Dunia, Dana Moneter
Internasional (IMF) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Seperti yang terlihat dari tabel di
atas, penurunan perekonomian global akibat krisis ekenomi yang terjadi di akhir
tahun 2000an berdampak kecil bagi perekonomian Indonesia jika dibandingkan
dengan dampak yang dialami negara lain. Tahun 2009 PDB Indonesia turun ke 4.6
persen. Ini berarti Indonesia adalah salah satu negara dengan performa
pertumbuhan PDB tertinggi di seluruh dunia pada tahun itu (dan berada di posisi
tiga di antara kelompok negara-negara G-20). Meskipun harga-harga komoditas menurun drastis, bursa saham pun nilainya turun, imbal hasil
obligasi domestik dan internasional cukup tinggi dan nilai tukar valuta yang
melemah, Indonesia masih mampu tumbuh secara signifikan. Keberhasilan ini
terutama dikarenakan oleh ekspor Indonesia yang kepentingannya relatif terbatas
terhadap perekonomian nasional, kepercayaan pasar yang terus tinggi, dan
konsumsi domestik berkelanjutan yang kuat. Konsumsi domestik di Indonesia
(khususnya konsumsi swasta) berkontribusi sekitar dua pertiga bagian dari
pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan sekitar tujuh juta penduduk masuk ke
kelas menengah tiap tahunnya, Indonesia sebenarnya menyimpan kekuatan konsumen
yang secara signifikan dapat mendorong perekonomian dan memicu peningkatan
investasi dalam dan luar negeri dari tahun 2010 dan seterusnya. Lambannya
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 (5.78 persen) terjadi karena kombinasi
ketidakpastian global yang parah disebabkan oleh perancangan ulang program
pembelian aset per bulan Federal Reserve sebesar USD $85 milyar (pelonggaran
kuantitatif) yang mengakibatkan arus keluar modal secara signifikan dari
negara-negara berkembang, dan kelemahan isu finansial internal: defisit
transaksi berjalan dengan rekor tertinggi, inflasi tinggi (setelah pemerintah
menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013) dan nilai tukar rupiah
yang terdepresiasi tajam. Untuk menanggulangi masalah-masalah ini dan menjaga
stabilitas keuangan negara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara
signifikan, walau ini berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dikorbankan.
Perkiraan perkembangan perekonomian Indonesia di
masa depan masih cukup positif tetapi telah direvisi oleh organisasi-organisasi
internasional dan pemerintah Indonesia karena ketidakpastian global yang
berkepanjangan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat MP3EI) yang
baru-baru ini dikeluarkan, mencakup tahun 2011 sampai 2025, menunjuk enam
sektor sebagai koridor utama perekonomian dengan tujuan menempatkan Indonesia
dalam sepuluh besar perekonomian global pada tahun 2025. Rencana ini
mengimplikasikan investasi besar pada sektor infrastruktur -
sektor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia - dan tujuan
akhirnya adalah PDB akan naik per tahunnya sebanyak delapan sampai sembilan
persen. Namun, target tersebut sepertinya terlalu ambisius jika ingin dicapai
dalam waktu dekat (2014-2017). Institusi-Institusi otoritas internasional (Bank
Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksikan pertumbuhan PDB tahunan
Indonesia dalam kisaran 5.3 sampai 6.0 persen untuk periode 2014 sampai 2017.
Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi
praktis dikombinasikan dengan investasi besar dalam sektor infrasktruktur akan
menambahkan satu atau dua persen dari perkiraan pertumbuhan PDB saat ini.
Yang juga
menarik untuk dianalisa adalah seberapa jauh faktor-faktor yang ada dalam
kebudayaan Indonesia (salah satu contohnya budaya Jawa yang dominan) dapat
mempengaruhi pertumbuhan PDB (sebagai perbandingan, misalnya saja, pengaruh
kebudayaan Cina terhadap pertumbuhan PDB Cina). Informasi lebih lanjut tentang
topik ini, silakan lihat bagian Budaya Berbisnis di Indonesia.
5.2
Pertumbuhan dan Perubahan Sturktur Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output
perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi
kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah
penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi
sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan
setiap tahun.
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan
pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam
ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat
(konsumen), perusahaan dan pemerintah meningkat.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata.
Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social.
5.3 Pertumbuhan Ekonomi Selama
Orde Brau Hingga Saat Ini
Era Orde Lama berlalu digantikan
Orde Baru. Ibarat lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Demikian
juga terjadi dalam dunia pemerintahan negara Indonesia. Orde Baru, yang
dimotori oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Republik
Indonesia kedua, muncul dengan slogan barunya: “bertekad melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen”. Kalimat sakti mandraguna tersebut
telah berhasil menyihir seluruh lapisan masyarakat yang rindu dengan
pemerintahan yang benar-benar berdasarkan konstitusi dan mengimplementasikan
nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam kehidupan bermasyarkat tetapi juga
dalam sistim pemerintahan negara. Setidaknya, melalui sosialisasi jargon Orde
Baru tersebut, rekatan persatuan dan kesatuan antar elemen masyarakat yang
terdiri dari ratusan suku bangsa dapat lebih kuat sehingga mengurangi hayalan
disintegrasi bangsa untuk sementara waktu.
Langkah
pemerintahan Soeharto yang fokus kepada usaha pemenuhan kebutuhan
pokok rakyat melalui program-program pembangunan lima tahunan, telah secara
signifikan meningkatkan integrasi nasional yang semakin hari semakin kuat di
antara sesama anak bangsa. Program asimiliasi dan perkawinan campuran antar
suku dan etnis, termasuk di kalangan Tionghoa, telah membuka sekat-sekat
perbedaan di antara berbagai komponen bangsa untuk bersatu, yang pada
gilirannya dapat mempertinggi ketahanan nasional negara Indonesia. Program
transmigrasi yang diperkirakan telah membaurkan puluhan juta penduduk etnis
Jawa-Madura-Bali ke hampir semua komunitas di seantero nusantara juga menjadi
salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan nasional di bawah kendali Soeharto
dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka peningkatan
ketahanan nasional.
Dalam mengatasi pergolakan
bernuansa disitengrasi, pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan gaya militer-otoriteristik
melalui berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bahkan
untuk membasmi tindak kriminalitas dan premanisme, pimpinan nasional saat itu
menerapkan pola penghilangan paksa ala militer melalui satuan khusus bawah
tanah, petrus (penembak misterius) yang menghasilkan matius (mati misterius).
Keberadaan Kopkamtib (Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)
dan Kantor Sosial Politik di daerah-daerah menjadi alat “pengamanan” yang
difungsikan tidak hanya sebagai strategi preventif-represif tapi juga sebagai
komponen petugas penindakan dan recovery terhadap tindakan yang mengarah kepada
pengancaman ketahanan nasional. Di masa Orde Baru, tingkat stabilitas ketahanan
nasional dikategorikan sangat mantap. Orde Baru harus berakhir, digantikan
dengan Orde Reformasi sejak 1998 dan masih berjalan hingga saat ini. Pada kurun
waktu 13 tahun masa Reformasi ini, telah muncul silih berganti 4 presiden di
republik ini, Baharuddin Jusuf Habibi, Abdul Rahman Wahid, Megawati
Soekarnoputra, dan Susilo Bambang Yudhonono. Dalam kaitannya dengan ketahanan
nasional, buah pahit era Orde Reformasi berupa lepasnya Provinsi Ke-27 Timor
Timur (yang salah satu gubernurnya Abilio Soares adalah alumnus Lemhannas) dan
berpindahnya dua pulau, Sipadan dan Ligitan ke wilayah kekuasaan negara
Malaysia, dapat dijadikan cerminan awal lemahnya kepemiminan nasional Indonesia
di era ini. Pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan bersama adalah masihkan
kita dapat mengharapkan kepemimpinan nasional saat ini mampu meningkatkan dan
mempertahankan ketahanan nasional dalam kaitannya dengan penjagaan keutuhan
NKRI? Dengan kata lain, bagaimanakah efektivitas kepemimpinan nasional di era
reformasi terhadap peningkatan ketahanan nasional? Persoalan utama ini tentunya
amat menarik untuk dijadikan bahan kajian dan analisis dalam rangka
menginspirasi setiap anak bangsa, teristimewa para pemimpin nasional, dalam
mencari formula kepemimpinan nasional yang baik, efektif dan efisien di masa
mendatang. Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan
Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan
Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami
perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil
dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan
dengan keadaan.
Pemerintahan
presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan
presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk
menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi
yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian
inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal
Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya,
kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh
untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
Meminta penundaan pembayaran
utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.
5.4
Faktor – Faktor Penentu Prospek
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Faktor-faktor penentu prospek
pertumbuhan ekonomi Indonesia Secara garis besar, terdapat sedikitnya 2 (dua)
faktor yang menentukan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun kedua
faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal.
5.4.1.Faktor
Internal
Krisis ekonomi pada tahun 1998
yang disebabkan oleh buruknya fundamental ekonomi nasional, serta lambatnya
proses pemulihan ekonomi nasional pasca
peristiwa tersebut menyebabkan banyak investor asing yang enggan (bahkan
hingga sampai saat ini) menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian proses pemulihan
serta perbaikan ekonomi nasional juga tidak disertai kestabilan politik dan
keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial , serta tidak adanya
kepastian hukum. Padahal faktor-faktor non ekonomi inilah yang merupakan aspek
penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu Negara
untuk menjadi dasar keputusan bagi para pelaku usaha atau investor terutama
asing, untuk melakukan usaha atau menginvestasikan modalnya di Negara tersebut.
5.4.2.Faktor
Eksternal
Kondisi
perdagangan dan perekonomian regional serta dunia merupakan faktor eksternal
yang sangat penting untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di Indonesia.
Mengapa kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia tersebut
dinilai penting? Sebab, apabila kondisi perdagangan dan perekonomian Negara-negara tersebut terutama mitra
Indonesia sedang melemah, maka akan
berdampak pula pada proses pemulihan yang akan semakin mengulur waktu
dan akibatnya dapat menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia.
5.5
Perubahaan Struktur Ekonomi.
Chenery
mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi
struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait
satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor (X-M). Agregat
supplay (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi
seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan hoilis chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan.
Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian
suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional
di pedesaan yang didominasi sector pertanian dan perekonomian modern di
perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Karana perekonomiannya masih
bersifat tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka
terjadi kelebihan supplay tenaga kerja.
5.5.1 Struktur Perekonomian Indonesia
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkuatan.
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar