6/7.7 FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

6/7.7 Faktor - Faktor Penyebab Kemiskinan

1) Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnyaharga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan. 

2) Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnyatransportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil danmenjadi miskin. 

3) Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. 

4) Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam,membuat mereka menjadi rentan dan miskin. 

5) Sikap, sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja kerasmembuat mereka menjadi miskin.

Daftar Pustaka :

http://www.academia.edu/8678383/kemiskinan_indonesia_dan_penyelesaiannya

6/7.6 KEMISKINAN DI INDONESIA

6/7.6 Kemiskinan Di Indonesia

              Permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah. Berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.

Daftar Pustaka :

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

6/7.5 BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

6/7.5 Beberapa Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan

• ·         Indikator Kesenjangan

Adapun indikator – indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai beikut :

1.    UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.

2.    PNS ( golongan atas ) lebih sejahtera dibandingkan petani.

3.    Pertanian kalah jauh dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3 % di tahun 2011, padahal Indonesia merupakan Negara agraris.

• ·         Indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator – indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :

    1.    Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang,pangan, papan).

2.    Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3.    Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4.    Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

5.    Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

6.    Kuranganya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

7.    Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8.    Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9.    Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga,janda miskin,kelompok marginal dan terpencil).

Daftar Pustaka :

http://catatankuliahfethamrin.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-kemiskinan-dan.html

6/7.4 PERTUMBUHAN, KESENJANGAN, DAN KEMISKINAN

6/7.4 Pertumbuhan, Kesenjangan, Dan Kemiskinan

1.      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan :

             Hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets timbul setelah dia melakukan penelitian di beberapa negara secara time series. Dari penelitian tersebut ditemukan hubungan kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita dalam kurva yang berbentu huruf U terbalik. Kurva tersebut menggambarkan terjadinya evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri).

2.     Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

                Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN maupun pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Ravallion dan Datt (1996) di India : menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer (pertanian) jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Kakwani (2001, Filipina) : peningkatan 1% output di sektor pertanian dapat mengurangi jumlah org yg hidup di bwh garis kemiskinan sedikit di atas 1%. Sedangkan % pertumbuhan yg sama di sektor industri dan jasa hanya mngakibatkan pengurangan kemiskinan 0,25 – 0.3%.

Daftar Pustaka :

http://neriusvalentine.blogspot.com/2013/04/pertumbuhan-ekonomikesenjangandan.html

6/7.3 PENYEBAB DAN DAMPAK KEMISKINAN

6/7.3 Penyebab Dan Dampak Kemiskinan

·         Penyebab Kemiskinan

1.      Pengangguran

        Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

2.      Tingkat pendidikan yang rendah

       Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,  masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

3.      Bencana Alam

       Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

·         Dampak Kemiskinan

      Kemiskinan di dunia ini akan sangat berperngaruh buruk terhadap lingkungan tempat tinggal kita ,di bawah ini  adalah 10 dampak dari bahaya kemiskinan yang apabila di biarkan bisa membuat hidup hidup jadi tidak nyaman damai dan tentram.

1. Berkurangnya rasa nasionalisme terhadap suatu Negara, di karenakan lebih memikirkan kebutuhan untuk bertahan hidup saja kesulitan apalagi memikirkan rasa cinta pada Negara.

2. Banyak terjadinya tidak kejahatan di mana mana , di karenakan masih banyaknya masyarakat yang berpikiran pendek dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan tanpa di bekali iman dalam agama sehingga segala cara pun di lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Harga diri suatu Negara yang jatuh dimata dunia dan akan diremehkan dan di anggap sumber daya manusianya tidak punya potensi untuk maju dan hanya mengandalkan bantuan dan bantuan.\

4. Semakin tidak terurusnya generasi muda oleh orang tua dan terlepas begitu saja dari pendidikan dan pengawasan orang tua sehingga menumbuhkan generasi muda yang tidak mengindahkan akan budaya ketimuran.

5. Hilangnya rasa kegotong royongan dan saling membantu di karenakan sudah menjamurnya budaya loe ya loe guwe ya guwe sehingga menimbulkan kurangnya rasa persatuan di suatu Negara.

6. Timbul banyak nya penyakit di mana mana baik itu penyakit menular sex ataupun penyakin yang di sebabkan karena tempat yang kumuh atau makanan yang di konsumsi tidak sehat .

7. Semakin drastis berkurangnya belajar agama atau keyakinan pada Tuhan di karenakan lebih pada memikirkan kebutuhan yang utama yaitu makan.

8. Terjadinya banyak perselingkuhan di mana mana baik perselingkuhan dalam berbisnis , perselingkuhan dalam  rumah tangga dan perselingkuhan dalam  mencintai tanah air.

9. Semakin terpuruknya ekonomi bangsa yang akan mengakibatkan kehancuran suatu bangsa, akibat ingin memisahkan diri dari wilayah kesatuan tanah air.

10. Lahirnya sebuah kelompok masyarakat yang begitu pandai,dahsyat dan kreatif melahirlan suatu yang baru dan canggih akibat terhimpit ekonomi dan terjadinya revolusi masal dan terpecah belahnya suatu Negara menjadi Negara Negara kecil.

Daftar Pustaka :

http://ochascorpiogirl.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-dan-cara-mengatasi.html

http://fact4win.blogspot.com/2013/09/10-dampak-bahaya-akibat-kemiskinan.html

6/7.2 GARIS KEMISKINAN

6/7.2 Garis Kemiskinan

·         Konsep Devinisi

                        Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

·         Rumusan

GK = GKM + GKNM

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

·         Kegunaan

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2).

Daftar Pustaka :

http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50

6/7.1 KONSEP DAN PENGERTIAN KEMISKINAN

6/7.1 Konsep Dan Pengertian Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan  kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

1.      Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)

2.      Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)

3.      Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.

4.      Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.

5.      Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

6.      Pengetahuan dan keterampilan.

      Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi tehadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar (Sudibyo, 1995:11).

Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo (1995:11) mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif”. Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan dalih mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

Daftar Pustaka :

http://anggaandala.blogspot.com/2012/08/konsep-kemiskinan-dan-strategi.html

5.5 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

5.5 Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. 

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:

1.                    Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

2.                    Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

3.                    Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

4.                    Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

5.                    Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

6.                    Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

7.                    Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

8.                    Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Daftar Pustaka :

http://syariah99.blogspot.com/2013/06/pertumbuhan-ekonomi-perubahan-struktur.html

5.4 FAKTOR - FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

5.4 Faktor – Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

                        Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006

                      Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada departemen fungsional dan daerah otonom.

      

Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

      

Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.

Daftar Pustaka :

http://syariah99.blogspot.com/2013/06/pertumbuhan-ekonomi-perubahan-struktur.html

5.3 PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU HINGGA SAAT INI

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

                               Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran kepustakaan dan dianalis dengan menggunakan analisa pertumbuhan. Hasil analisis menunjukan bahwa masa pemerintahan orde lama perekonomian nasional diperhadapkan dengan inflasi yang sangat tinggi yang disebut Hiper Inflastion yang mencapai 500% – 650%. Pemerintahan orde baru proses pembangunan dilakukan melalui PJP TAHAP I dan II, pelaksanaannya perpelita.Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan dan Indonesia termasuk salah satu negara ASEAN (Negara di Asia Tenggara) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu 8,2%.

Tahun 1997 – 1998 berawal dari krisis baht di Thailand dan berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berakibat pada krisis multidimensional menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi negatif.Pada tahun berikutnya kondisi perekonomian nasional dapat pulih dan pemerintah berhasil mengendalikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi nol.Kondisi ini diperbaiki terus hingga tahun 2009 dengan menunjukan trend pertumbuhan dari tahun ketahun.

                               Sejak bulan Maret 1966 keadan perekonomian mengalami porakporanda. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban utang luar negeri,penerimaan eksport yang hanya setengah dari pengeluaran untuk import barang dan jasa,ketidak berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak,laju inflasi secepat 30 – 50 %,perbulan,serta buruknya kondisi prasarana perekonomian,dll. Menghadapi keaadan yang demikian parah maka ditetapkan beberapa kebijakan antara lain memerangi hiperinflasi,mencukupkan stok bahan pangan,merehabilitasi sarana perekonomin, meningkatkan eksport,menciptakan lapangan kerja,mengundang kembali investasi asing.Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde baru di bagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu: jangka pendek dan jangka panjang.

                                Indonesia berada dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua yakni kurun waktu 1994-2019. Tahapan pertama pembangunan jangkamenengah adalah Repelita VI tahun 1994 - 1999. Namun pada akhir tahun 1997 atau awal tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun meskipun indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekomi yang spektakuler. Selama periode tahun 1993 –1995 rata –rata pertumbuhan ekonomi pertahun antara 7,3 % hingga 8,2 % menyebabkan indonesia termasuk negara di ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rata-rata pendapatan nasional perkapita naik pesat pertahun pada tahun 1993 dalam dolar Amerika Serikat sudah melewati angka 800 tetapi akibat krisis PN perkapita menurun drastis ke 640 dolar tahun 1998 dan 580 dolar Amerika Serikat tahun 1999.

Daftar Pustaka :

http://www.academia.edu/9231275/Pengelolaan_Sumberdaya_Alam_Di_Indonesia_Tinjauan_Politik_Ekonomi_Islam

5.2 PERTUMBUHAN DAN PERUABHAN STRUKTUR EKONOMI

5.2 Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

                   Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

                               Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan dan pemerintah meningkat.

             

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social.

Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

              Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier.

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

1.         Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

2.        Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

3.         Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

4.        Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

5.         Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

6.         Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

7.         Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

8.         Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Daftar Pustaka :

http://syariah99.blogspot.com/2013/06/pertumbuhan-ekonomi-perubahan-struktur.html

5.1 PRODUK DOMESTIK BRUTO

5.1 Produk Domestik Bruto

                        Produk Domestik Bruto adalah disingkat (PDB) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka :

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/produk_domestik_bruto.aspx

4.3 DOMINASI SDA DI INDONESIA

4.3 Dominasi SDA di Indonesia

        Di Indonesia terdapat dua kategori badan usaha yaitu badan usaha miliknegara dan badan usaha swasta. Kedua badan usaha tersbut sama-samamengelola sumber daya alam Indonseia. Pada sektor hutan, Indonesia memilikiPT Perkebunan Nusantara dan 274 perusahaan pemegang HPH dengan arelaseluas 20.899.673 ha. Sedangkan perusahaan kehutanan yang masuk dalamBUMN hanya tiga yaitu Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara, dan PTInhutani.

                        Pada sektor air, di Indonesia terdapat satu perusahaan yakni Perum JasaTirta yang salah satu bidang usahanya adalah menyediakan air baku, sedangperusaah air (air minum) di Indonesia terdapat 50 perusahaan air minumdalam kemasan. Pada sektor migas hanya terdapat satu perusaahaan negarayaitu Pertamina, sedang jumlah perusahaan migas swasta berjumlah 41. Asetpertamina hanya sekitar 22.244 barel pada tahun 2012, sedang aset perusahaanswasta mencapai 710.190 barel. Hampir seluruh sektor mineral batubara yangada di Indonesia dikelola oleh badan usaha swasta, seperti PT FreeportIndonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Newmont Minahasa Raya dan lainsebagainya.

                        Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia lebih cenderung dilakukan oleh badan usaha milik negara. Sehingga tujuan pencapaian kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam agaknya sulit tercapai, sebab pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia telah didominasi oleh badan usaha swasta yang kontribusinya terhadap bangsa Indonesia bisa dikatakan hanya sebatas membayar pajak dan iuran bukan pajak.

Daftar Pustaka :

http://www.academia.edu/9231275/Pengelolaan_Sumberdaya_Alam_Di_Indonesia_Tinjauan_Politik_Ekonomi_Islam

4.2 KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM, STRUKTUR PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

4.2 Kebijakan Sumber Daya Alam, Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Sektoralisme dalam pengelolaan sumber daya alam telah berjalan selama 10 tahun, dimulai dengan dibukanya keran penanaman modal asing di masa Orde Baru. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang ternyata keluar lebih dahulu daripada UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, segera disusul oleh UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Kebijakan ini melancarkan datangnya PT. Freeport ke Indonesia, yang kemudian terus menerus diperpanjang kontraknya sejak 1967 hingga 2014. Selama itu pula, hingga kini tidak ada suatu kesatuan pandangan tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001) yang belakangan lahir atas kesadaran adanya ketidaksinkronan berbagai kebijakan sektoral dan ketimbangan dalam pengelolaan menjadi mandul kerena tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dan DPR.

          Selain itu kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah sedikit banyak juga menyumbang kesemrawutan pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar sektor. Penerbitan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal seringkali sarat korupsi dan saling berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat, apalagi jika diterbitkan pada masa sekitar pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2010 saja, WALHI telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di daerah pada sektor sumber daya alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara lain kasus korupsi di Nunukan yang dilaporkan pada tanggal 8 April 2010; kasus alih fungsi secara illegal untuk pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; serta kasus dugaan korupsi pada pemberian ijin IUPHHK HTI di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dukungan pemerintah terhadap keamanan berusaha bagi korporasi juga diwujudkan dalam dirumuskannya pasal-pasal kriminalisasi bagi pihak-pihak yang dianggap “menganggu”. Hal ini tercermin dalam berbagai UU, mulai dari UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta baru-baru ini yaitu UU Perumahan dan Permukiman yang mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap menghalangi relokasi.

Daftar Pustaka :

http://kariwaya.blogspot.com/2011/12/kebijakan-pengelolaan-sumber-daya-alam.html

4.1 MASALAH SUMBER DAYA ALAM, STRUKTUR PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

4.1 Masalah Sumber Daya Alam, Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

                    Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin.

Daftar Pustaka :

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24803?show=full

2/3.7 EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE

2/3.7 EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE

A. ORDE LAMA

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

·        Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

·        Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

·        Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

·        Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

·        Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

·        Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1.     Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

2.     Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

3.     Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4.     Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

5.     Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

1.     Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2.     Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

3.     Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

B. ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritasutama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

·        Masa transisi reformasi (era BJ.Habibie)

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah.

C. REFORMASI

Era reformasi dimulai ketika orde baru berakhir. B. J. Habibie yang mengawali masa reformasi membuat kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pemerintahan dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri yang mengalami masalah-masalah mendesak untuk dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM dan Bantuan Langung Tunai (BLT). Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita ditempuh dengan cara mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik, harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk  perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. Dan pada saat ini memang Indonesia sudah mulai berorientasi ke luar dalam hal menjalin kerjasama dengan dunia luar di bidang ekonomi. Memang pada kenyataannya, apabila Indonesia menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berorientasi ke luar, hal tersebut bias merubah tatanan baru dan menciptakan stabilitas perekonomian di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek-aspek lainnya

Daftar Pustaka :

https://hanggaryudha.wordpress.com/2011/03/23/bab-2-sejarah-ekonomi-indonesia-dari-orde-lama-hingga-era-reformasi/